Foto : Ketua DPRD Siak Indra Gunawan SE, Bersama Bupati dan Wakil Bupati Siak Saat Hadiri Rakornas di Bogor
BOGOR, Suaraaspirasi.com – Bertempat di Sentul International Convention Centre (SICC), Ketua DPRD Kabupaten Siak, Indra Gunawan, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, Senin (2/2/2026).
Rakornas tersebut dihadiri Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, seluruh kepala daerah, serta unsur Forkopimda dari seluruh Indonesia.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menegaskan dukungan penuh terhadap implementasi program-program prioritas nasional, di antaranya upaya mewujudkan kedaulatan pangan dan energi, serta pembangunan ekonomi yang produktif dan inklusif dengan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.
Presiden Prabowo juga menyampaikan evaluasi kinerja pemerintah sepanjang tahun 2025, sekaligus menguraikan strategi dan langkah konkret dalam menyongsong tahun 2026 agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan lebih efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Ketua DPRD Kabupaten Siak, Indra Gunawan, menyampaikan bahwa Rakornas ini merupakan langkah yang tepat untuk mengawali tahun 2026. Ia menyatakan dukungan penuh terhadap program percepatan perbaikan ekonomi, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih, yang dinilai mampu menyerap ribuan tenaga kerja serta menggerakkan roda perekonomian daerah.
“Program-program tersebut diharapkan menjadi motor utama penggerak ekonomi sekaligus memperkuat penyelenggaraan pemerintahan yang berpihak kepada kesejahteraan masyarakat,” ujar Indra Gunawan.
Selain itu, Presiden Prabowo juga menyoroti isu pengelolaan sampah, yang menjadi salah satu topik penting dalam Rakornas, sebagai tantangan bersama yang harus ditangani secara serius oleh pemerintah pusat dan daerah.
Rakornas ini diharapkan menjadi sarana strategis untuk membangun kesamaan visi dan misi, memperkuat koordinasi, serta menyinergikan langkah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah demi percepatan pembangunan nasional yang berkelanjutan. **Red
